Ringkasan sudut pandang umat Muslim Indonesia

Berdasarkan tugas kuliah saya. Versi Bahasa Inggris dapat dibaca di tautan ini. Entah kenapa, saya lupa menerbitkan artikel Bahasa Indonesia.

Ahok dituntut dua tahun penjara karena melakukan penistaan agama yang tidak pernah beliau lakukan. Habib Rizieq, yang dengan lantang dan jelas menghina agama Kristen dan menginginkan semua warga Indonesia untuk tunduk kepada hukum Syariah, masih belum tersentuh UU penistaan agama. Bahkan, Ahok dianggap sebagai pemecah kesatuan bangsa dan Rizieq sebagai pemersatu oleh sebagian umat Muslim.

Sayangnya, ketidakadilan ini bukanlah hal yang mengejutkan. Pertama, Islam adalah agama yang besar di Indonesia, dianut oleh 87.18% penduduk; mudah bagi kelompok mayoritas untuk berkuasa. Saya mendapatkan data tersebut dari sensus penduduk yang diterbikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010. agama-agama minoritas juga disebutkan. Tetapi, keseimbangan dalam pengkajian agama tidak selalu dipegang.

Kajian statistik menyeluruh Indonesia yang diterbitkan BPS pada tahun 2016 menyebutkan jumlah sekolah, guru dan murid Madrasah yang dikelola pemerintah dan juga jumlah warga yang melaksanakan ibadah Haji. Begitu juga dengan kajian terbitan tahun 2015 dan 2014. Kajian-kajian tersebut dilaksanakan untuk memahami berbagai segi kehidupan negara, termasuk ‘perkembangan sosial-demografi’, seperti tertera pada halaman pendahuluan setiap kajian tersebut.

Kajian demografi seharusnya meliputi semua kelompok-kelompok, bukan hanya kelompok mayoritas. Umat beragama lain tidak disebut sama sekali sedang umat Islam dikaji lebih dalam. Pemerintah Indonesia terkesan menganaktirikan agama-agama minoritas. Mungkin saya picik karena memermasalahkan kajian statistik. Tetapi, sifat ketidakberimbangan tersebut juga ditunjukan dalam tata kerja pemerintahan.

Dari namanya saja, kementerian agama (kemenag) seharusnya mengayomi semua umat beragama. Tetapi, pada kenyataannya, hanya umat Islam yang dilayani. Kementerian masih dikuasai oleh orang-orang Muslim, termasuk jabatan menteri. Setidaknya, jika mereka hanya mengayomi umat Islam, nama kementerian agama seharusnya diubah menjadi kementerian agama Islam. Tidak perlu bermuslihat.

Tentu saja, saya tidak bisa menuduh pemerintah Indonesia terlalu menganakemaskan Islam. Selain Islam, agama Protestan, Katolik, Buda, Hindu dan Konghucu juga diakui secara resmi. Kemenag, walaupun dikuasai orang-orang Muslim, masih memiliki badan-badan yang mewakili umat beragama lain. Universitas-universitas negeri beragama non-Islam masih dapat ditemukan. Jabatan-jabatan menteri masih bisa dipegang oleh penganut agama-agama lain. Walaupun ada kecenderungan untuk tidak berimbang dan mencampur-aduk agama dengan politik, pemerintah Indonesia masih belum dicemari paham Islamisme.

Saya juga yakin bahwa permasalahan juga dapat ditemukan di masyarakat. Di masa pasca-Soeharto, Syahrin Harahap melihat bahwa rakyat Indonesia memiliki tiga citra yang berbeda: citra keterbukaan dan kerhamonisan, citra sekuler, liberal dan kebarat-baratan dan citra konflik umat beragama dan bersifat terror (2006, p. 32-43).

Pengamatan tersebut menunjukan bahwa suatu bangsa, terutama bangsa yang sangat beragam seperti Indonesia, selalu terdiri atas berbagai macam kelompok yang berbeda. Tetapi, pada saat yang bersamaan, citra-citra yang beragam tersebut juga bersifat hitam-putih.

Kalangan liberal dianggap sebagai kalangan yang tidak mengutamakan keharmonisan, walaupun tokoh-tokoh liberal seperti Ulil Abshar Abdalla mendukung kaum Ahmadiyah. Kita juga lupa menyebutkan bahwa, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Habieb Rizieq dipuja oleh para warga negara yang mengaku mencintai keharmonisan. Topeng yang kita gunakan hanyalah alat untuk bermuslihat.

Rasionalitas, seperti yang dipeluk oleh sebagian para pemikir Islam, dianggap sebagai hal yang cenderung kebarat-baratan. Anggapan itu membuat rasionalitas terkesan bertentangan dengan budaya timur yang dipeluk oleh sebagian besar umat Islam.

Rasionalitas juga tidak dianggap sebagai salah satu unsur citra keterbukaan. Pemikiran rasional hanya dianggap sebagai sesuatu yang menjauhkan kita dari agama, bukan sebagai faktor pendorong keterbukaan. Akibatnya, umat Islam akan melihat pemikiran rasional sebagai sesuatu yang tidak pantas dipeluk.

Kita juga lupa bahwa kebudayaan barat sangatlah digemari di Indonesia, bahkan di antara warga-warga yang menentang liberalisme. Budaya pop Islami Indonesia-pun sangat kebarat-baratan, dengan komersialisme dan hedonisme yang mengundang kritikan dari kalangan-kalangan konservatif (Saluz 2009).

Ditambah lagi, banyak para penceramah yang memiliki derajat sebagai selebritas. Setiap ceramah yang mereka berikan selalu menghasilkan uang yang berlimpah. Mereka juga sering muncul di berbagai macam iklan. Mereka sangat mirip dengan para televangelists yang banyak ditemukan di Amerika Serikat, sebuah negara barat.

Para pemikir liberal tersebut juga dianggap kebarat-baratan karena mereka belajar di universitas-universitas barat. Orang-orang yang memiliki anggapan tersebut tidak menyadari bahwa pendidikan Islam modern di negara-negara timur menggunakan model barat; universitas-universitas Islam di timur juga mau mengikuti hasil pertemuan-pertemuan Bologna Process. Gus Dur adalah lulusan Universitas Baghdad dan Quraish Shihab lulusan Universtas Al-Azhar di Kairo. Mereka belajar di perguruan tinggi Arab. Mengapa mereka tidak pernah dicap sebagai ke-Arab-Araban?

Selain dianggap kebarat-baratan, para pemikir liberal tersebut juga dianggap sekuler, walaupun mereka selalu menonjolkan identitas agama mereka, sering melakukan ceremah-ceramah yang sangat berbau agama dan mengajar di perguruan tinggi Islam. Lagi pula, apa kita bisa menjamin bahwa para penentang Islam liberal rajin shalat lima waktu, berzakat, berpuasa setiap Ramadhan, tidak meminum miras dan tidak melakukan hubungan seks di luar nikah?

Citra-citra yang dipaparkan Syahrin Harahap, walaupun mengacu pada orang-orang asing, juga sangatlah lumrah di masyarakat Indonesia. Kita masih suka memberikan cap-cap hitam-putih terhadap sesama, tanpa menyadari bahwa manusia jauh lebih rumit dari pada yang kita ingin bayangkan. Saya juga merasa bahwa Syahrin Harahap menggunakan pendekatan yang salah terhadap permasalahan ini.

Saya menghargai bahwa beliau mau mengakui bahwa umat Islam memiliki masalah dengan fundamentalisme. Tetapi, pada saat yang bersamaan, beliau juga terkesan menyalahkan munculnya fundamentalisme kepada kekuatan dari luar umat dengan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang penuh kedamaian.

Sebagai seorang Muslim, saya juga ingin percaya itu. Tetapi, pada kenyataannya, orang-orang beraliran keras tersebut sepenuhnya yakin bahwa paham mereka sesuai dengan ajaran agama. Kita harus menerima kemungkinan bahwa agama yang kita cintai sangatlah jauh dari sempurna.

Saya setuju dengan usulan beliau bahwa penyelesaian masalah aliran garis keras ini dapat dihadapi dengan mengajari para siswa ilmu kajian globalisasi (p. 43). Memang betul bahwa aliran tersebut lahir di luar Indonesia dan menyebar dari satu negara ke negara lainnya. Tetapi, ilmu tersebut tidak mencakup tentang cara penyebarluasan aliran tersebut di satu tempat.

Saya mengusulkan agar umat Islam di Indonesia, termasuk kalangan moderat, untuk bermawas diri tentang cara kita menafsirkan ajaran-ajaran agama dan cara kita memerlakukan orang lain, terutama yang berbeda pandangan. Walaupun kalangan moderat memang tidak pernah menghasut kekerasan dan diskriminasi, kecenderungan mereka untuk mengkafirkan kalangan liberal dan tidak mengakui Islam sebagai ilham aliran keras sudah memberikan dampak buruk yang jelas-jelas sudah bermunculan dan mungkin akan berkepanjangan.

Suka atau tidak, kalangan moderat secara tidak langsung juga bertanggung jawab atas ketidakadilan yang dialami Ahok.

 

Badan Pusat Statistik 2010, Hasil sensus penduduk 2010: kewarganegaraan, suku bangsa, agama dan bahasa sehari-sehari penduduk Indonesia, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik 2014, Statistik Indonesia 2016, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik 2015, Statistik Indonesia 2015, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik 2016, Statistik Indonesia 2016, BPS, Jakarta.

Harahap, S 2016, ‘The image of Indonesia in the world: an interreligious perspective’, The IUP journal of international relations, vol. 10, no. 2, pp. 30-44.

Saluz, CN 2009, ‘Youth and pop culture in Indonesian Islam’, Studia Islamika, vol. 16. no. 2, pp. 215-242.

A brief description of the outlooks of Indonesian Muslims

Based on a university assignment I made recently. Improved and translated from Indonesian:

Ahok is charged with two years of imprisonment for a blasphemy he was never guilty of. Habieb Rizieq, who blatantly and clearly insulted the Christian faith and desires for Sharia imposed on every citizen, has yet to be touched by the anti-blasphemy legislation. Worse, Ahok is considered to be the nation’s divider and Rizieq to be a unifier by some Muslims.

Unfortunately, this injustice is not surprising. First of all, Islam is the biggest religion here, venerated by 87.18% of the population; so easy for the majority to rule. I obtained the data from a census published by the Central Agency on Statistics (BPS) in 2010. Minority religions were also mentioned. But, the balance in religious studies was not always embraced.

Overall statistic studies of the whole country published in 2016 mentioned the numbers of government-run Madrasahs (Islamic schools) along with their students and teachers; there are also numbers for the people who did the Hajj (pilgrimage). Same thing with the 2015 and 2014 publications. The studies were executed to comprehend different aspects of the country’s life, including its ‘key socio-demographic’ characteristics, as stated in the introduction page of every said publication.

Demographic studies should include every single section of a society, not just the majority ones. Other religious groups are not mentioned at all while the study of the Muslim one is quite in-depth. The Indonesian government seems to treat the others like step-children. Maybe I look petty for making a big deal out of statistical researches. But, that lack of impartiality is also shown in the government’s administrative works.

From its name alone, the ministry of religious affairs should serve all religious groups. But, in reality, they only serve Muslims. The ministry is being ruled by Muslims, including the ministerial rank. If they only want to serve Muslims, at least they change their name to ministry of Islamic affairs. No need to be deceptive.

Of course, I cannot completely accuse the government of making Islam the golden child. Besides it, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism and Confucianism are all officially recognised. Despite being dominated by Muslims, the ministry of religious affairs still possesses organisations that represent minority religions. Publicly-funded universities affiliated with other religions can still be found. Ministerial positions can still be held by non-Muslims. Despite the tendency to be religiously one-sided and to mix religion with politics, the Indonesian government has yet to be tainted by Islamist ideology.

I also believe the problem can also be found on the people. In the post-Soeharto era, Syahrin Harahap notices how the Indonesian society possesses three distinct images: harmonious, open and fair interreligious image, secular, liberal and western-oriented image and conflicting, in tension and terroristic image. (2006, p. 32-43).

The observation shows how a nation, especially one as diverse as Indonesia, always consists of distinct collectives. But, at the same times, those said images are very black and white and I find that unnerving.

Indonesian liberals are not thought to prioritise harmony even when they openly oppose religious sectarianism; Ulil Abshar Abdalla even supports the Ahmadis. We also forget about how, as I mentioned earlier, Habieb Rizieq is being praised by so-called harmony-loving citizens. The mask we wear is often deceitful.

Rationality, which is embraced by some Muslim thinkers, is considered to be a highly-western thing. Such assumption gives the impression that rationality is antithetical to eastern cultures and most Muslims are easterners themselves.

Rationality is also not considered as a factor for openness. Rational thinking is just a path towards blasphemy, a path towards atheism. As a result, many Muslims see it as something that we should refrain ourselves from embracing.

We also forget about how popular the western culture is in Indonesia, even among citizens who oppose liberalism. Even the Islamic pop culture is highly westernised, with its commercialism and hedonism that attract conservatives’ distaste (Saluz 2009).

In addition, a load of preachers have attained celebrity status. Every sermon is a generous money generator. They also have appeared in countless commercials. In many ways, they are not unlike the televangelists from the United States, a western country.

Those liberal thinkers are considered too westernised because they studied in western universities. People with such petty assumption don’t realise how modern Islamic education in eastern countries is based on the western one; Islamic universities in the east have followed the results of the Bologna Process. Oh and Gus Dur graduated from University of Baghdad and Quraish Shihab from Al-Azhar University in Cairo, Egypt. They studied in Arab education institutes. Why weren’t they accused of being too Arabised?

Besides accused of being too western, the liberals are also labelled as secular, despite how open they are about their religious beliefs, how often they give religious sermons and how some of them teach in Islamic educational institutes. Besides, can we guarantee all of those opponents of liberal Islam pray five times a day, do the zakat, fast every Ramadhan, abstain from alcohol and pre-marital sex?

The images shown by Syahrin Harahap, despite referring to the ones foreigners see, also exist among Indonesians. We love to stamp black and white labels on each other, not realising how humans are more complex than we like to imagine. I also feel Syahrin Harahap used the wrong approach to this issue.

I appreciate how he acknowledges Muslims’ extremism problem. But, at the same time, he was an apologist; he seemed to blame the rise of fundamentalism on forces from outside the Muslim world by stating that Islam is an inherently peaceful religion.

As a Muslim myself, I would love to believe that. But, in reality, those extremists genuinely believe their views are completely aligned with Islamic teachings. We should accept the possibility of our beloved religions being far from perfect.

I do agree with his proposal that teaching globalisation studies to students will help combating domestic extremism (p. 43). It is true the ideology was born overseas and spread from one country to another. But, the academic discipline does not cover the whole issue; it does not study how something spreads internally once it reaches a country.

I propose for all Indonesian Muslims, including the moderate ones, to take a look at themselves in the mirror regarding how we decipher Islamic teachings and how we treat our fellow human beings, especially ones whose outlooks contradict ours. Even though the moderates incite neither violence nor discrimination and will call out anyone who do so, their tendency to make infidels out of liberals and unwillingness to admit Islam as the inspiration for extremism have already given birth to possibly long-lasting negative consequences.

Like it or not, the moderates are indirectly responsible for the injustice that befalls Ahok.

 

 

Badan Pusat Statistik 2010, Hasil sensus penduduk 2010: kewarganegaraan, suku bangsa, agama dan bahasa sehari-sehari penduduk Indonesia, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik 2014, Statistik Indonesia 2016, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik 2015, Statistik Indonesia 2015, BPS, Jakarta.

Badan Pusat Statistik 2016, Statistik Indonesia 2016, BPS, Jakarta.

Harahap, S 2016, ‘The image of Indonesia in the world: an interreligious perspective’, The IUP journal of international relations, vol. 10, no. 2, pp. 30-44.

Saluz, CN 2009, ‘Youth and pop culture in Indonesian Islam’, Studia Islamika, vol. 16. no. 2, pp. 215-242.

Life under the crescent-bearing Garuda

istiqlal

*puts on my personal lenses*

I was born and raised in Indonesia, a predominantly-Muslim country which also has the biggest Muslim population on earth. It has been hailed as a progressive Muslim. I beg the differ. First, the government only acknowledges six religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Hinduism and Confucianism. Native religions? Sikhism? Judaism? Our government is not secular -and kind- enough to recognise them. Too bad. Oh and Islam is the golden child.

There are publicly-funded Islamic universities; you won’t find non-Islamic religious ones funded by taxpayers. Formal events have brief Islamic prayers. Broadcasters air Islamic calls for prayer. Mosques can get away with their loudspeaker abuses. TV stations re-schedule their shows every Ramadhan. There are quite a few Islamic political parties. All presidents have always been Muslims. The ministry of religious affairs has always been dominated by Muslims. Of course, favouriting Islam makes us vulnerable to hardcore Islamic conservatism.

More Indonesians think women should wear hijab. Islamism is getting popular. Increasing religious bigotry and homophobia. Increasing anti-Semitism. Islamic moral police grow like fungi in wet seasons. Some universities are accused of letting extremists brainwashing students. More Indonesians think Islamic identity is inherently Arabic. Aceh has provincial Sharia. There are ISIS supporters. So much for being a progressive Muslim country, eh? Progressive haven it is not. So, it is right to call it an extremist one, right? Right? No, it is not.

Indonesia is admittedly heading the path towards extremism. But, it has yet to reach the destination. With female modesty, for example. Some workplaces ban hijab. Few female TV personalities wear hijab. Hijab is not enforced in some Islamic schools. Hijab is still seen as a backwarded cultural practice, not a religious one. Some hijabis are trend-followers, not devout believers. Okay, then. Hijab is not widely-accepted. How about atrocities against religious and sexual minorities?

Religious discrimination and homophobia are indeed rising. The former can be really violent at times. But, at the same time, the situation is not as horrific as claimed. We still have religious pluralism. Mind you that we still recognise other religions. Some regions are still predominantly-Christian and Bali is still predominantly-Hindu. In predominantly-Muslim ones, there are many non-Islamic places of worship and educational institutes; some Muslim parents send their kids to Christian schools. Non-Muslims have held high-ranking government positions. Indeed, all of our presidents have been Muslims. But then, all of them are also of Javanese descents; Javanisation is also an issue here. Our homophobia and anti-Semitism were born out of cultural conservatism; only now Islamic radicalism is a major factor. We were already homophobic and racist even when we were much more secular.

Secular. Yes, Indonesians can be secular, even some of the most devouted ones. From 2000 to 2004, I attended two Islamic schools. Despite the compulsory prayers and all-Muslim student body, the atmosphere was very secular; students openly enjoyed hedonistic entertainment and not all girls wore hijab. Our entertainment in general is very secular. Islamic one exists as a niche market. Islamic political parties flopped at the previous national election. Every time a netizen demands state Sharia, others would remind him/her (sometimes brutally) that Indonesia is a multi-religious country and has always been. The moral police here is like Westboro Baptist Church: widely-known and widely-hated. We still appreciate our Hindu and Buddhist heritages, like Garuda, our national symbol. Out of 34 provinces, only Aceh is Sharia-plagued. No, Aceh does not represent the entire country. Okay, I need to stop.

I admit that Indonesia is a wrecked ship that needs massive renovation inside out. Government’s permissiveness of radical Islam, centuries-old racism and homophobia, corruption, horrendous education, endangered heritages, fragile economy, anti-intellectualism, I can go on all day! But, likening Indonesia to Saudi Arabia is just delusional. You cannot cherry pick information that pleasure your prejudice g-spot and pretend you are in touch in reality.

I admit that we don’t know everything about our own countries. But, that doesn’t mean foreigners can make shits up. A foreigner who has never been to Indonesia claimed he knew everything about it; when I said “everything”, I meant only the bad ones. Where did he get his info? His cherry-picking of carefully-selected news articles and his Indonesian friends of dubious existence. He swallowed their words easily like an obedient child. I refuted his friends’ claims and he accused me of blindness. But, I should not be angered by him and his likes. Their intellectual dishonesty drastically lower their position in the rank of creatures and their brains usage.

Update: this article was written last year, long before Ahok’s blasphemy case started. Now that he is wrongfully convicted, Indonesia is heading even closer to religious darkness. But still, Indonesia is still far from being Saudi Arabia. Pakistan, maybe. But, not Saudi Arabia. Again, the Muslim world is diverse.

Another update: Recently, there was a news about the opening of the first Catholic state university in Indonesia. The first Catholic state university, NOT the first non-Islamic religious one. A quick google search showed me that there are a handful of Protestant, Buddhist and Hindu higher education institutes in the country. Even though the ministry of religious affairs is still annoying dominated by Muslims, it seems I really underestimated the religious section of Indonesian government.

 

1mjntsyvj_sjtlysowv8btq Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia

Overt infatuation with politeness

Ahok, one of the men who run for the next governor of Jakarta, is a controversial figure. A Christian political leader of Chinese descent in a Muslim and non-Chinese majority currently afflicted by sectarianism. His presence alone is enough to cause a stir.

As horrible as the intolerance itself, it’s not the only “criticism” againts Ahok that I find “unfounded”. Many are offended by his crassness and lack of politeness. For them, it’s more than enough to defame him.

They don’t care if a politician is corrupt, greedy or power-hungry. They only care about his/her politeness, how he/she sees fame among the masses is more important than competence and integrity. Ahok is the complete opposite.

Ahok is willing to publicly berate anyone who actually deserve it. For him, frankness, leadership competence and dignity are much more important than popularity among people who are easily duped by masks of pretence.

Of course, that doesn’t mean I hate manners. In fact, I deem them extremely valuable. We cannot treat people carelessly. Every single one of our actions must have protocols. But, the problem arises when we use them as justification for horridness.

Politness and dishonestly are considered synonymous. Being frank is rude. That’s a shallow way of thinking. If that’s what you believe, what you desire is actually pretence harmony.

“Harmony” isn’t born out of genuine respect, but out of spinelessness about being open. Honesty can expose the plague of fakeness in our life. Those of us who love the status quo see it as impoliteness and the source of “disharmony”. This degeneracy of the mind doesn’t stop there.

There is also a belief that politeness also means not saying anything negative about the powerful. Once again, if you think that way, you don’t want politeness. What you want is mass worshipping of the high rankers.

You make Gods out of them, more than you do with your actual Gods. You are unwilling to let them “hurt” by even the most constructive criticism. You will do anything to protect your objects of worship. In fact, you support sanctions against those critics. In the end, you are henchmen to oppression.

Maybe you think I am over-reaching. I admit that is hard to comprehend to anyone who are already used with worshipping their fellow human beings. Maybe you also agree with what I am saying here, not realising you maybe also guilty of it. Once again, this degeneracy doesn’t stop here.

You also think politeness is everything. It’s the only thing worth praising from an individual. You don’t bother to dig deeper about someone. You are easily fooled by the mask that hides his/her uglier side.

You don’t believe politeness and incompetence. You even don’t believe a polite individual can also be filled with immorality. Your love of politeness makes you blind.

That’s a dangerous mindset. If you have the right to vote, you would fill important positions with creatures whose only asset is manners. No skills. No morality. In order to protect your fragile feelings, you are willing to sacrifice the society who has to be governed by spitefulness.

As I have said before, I uphold politeness. I believe every single one of our interactions must be bound by rules. But, once again, you must have high standard. You must demand that politeness to be accompanied by professional competence, honesty and sincerity of the heart. Don’t be a shallow being.

Before I end my rant, some of you think this article is pro-Ahok propaganda; its topic is just a disguise. Well, you are half right.

I am not paid by his campaigning team. I am writing this article willingly, with or without getting paid. I am an actual Ahok supporter, even though I don’t reside in Jakarta.

For me, he does have a crude behaviour…and also leadership skill that is proven to be solid. All of the condemnations against him (apart from his crudeness) are proven to be bullshits. All of them are based on dishonesty.

Like him, I also spend a large chunk of my life living in Sumatra. Sumatrans are infamous for our crudeness (my Java-raised mom puts an importance on politeness). But, I also learn how we should judge people based on their “insides”. Their exterior is, more of than not, deceiving.

Besides, Ahok is aware of his flaw and he makes efforts to improve himself.

Keterlenaan berlebihan akan sopan santun

Ahok adalah manusia yang penuh kontroversi. Seorang pemimpin politik beragama Nasrani keturunan Tionghoa di negara mayoritas Muslim dan non-Tionghoa yang sedang dilanda penyakit-penyakit SARA. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menyulut masalah.

Seburuknya ketiadaan toleransi tersebut, itu bukan satu-satunya “kritikan” terhadap Ahok yang saya anggap “tidak berbobot”. Banyak orang merasa tersinggung dengan kekasaran dan ketidaksantunannya. Bagi mereka, itu sudah lebih dari cukup untuk mencoreng namanya.

Mereka tidak peduli jika seorang politikus korup, serakah atau gila kuasa. Mereka hanya peduli dengan kesopan-santunannya, betapa ia menganggap ketenaran di khayalak lebih penting dari pada kemampuan memimpin dan harga diri. Ahok adalah kebalikan dari semua itu.

Ahok lebih suka mencaci orang-orang yang memang pantas dicaci maki di muka umum. Baginya, keterbukaan akan diri yang sebenarnya, kemampuan memimpin dan harga diri jauh lebih penting dari pada ketenaran di antara orang-orang yang gampang tertipu dengan topeng-topeng kepalsuan.

Tentu saja, itu bukan berarti saya membenci tata krama. Bahkan, saya menganggap itu sebagai hal yang bernilai tinggi. Kita tidak bisa memerlakukan orang lain dengan seenaknya. Semua tindakan kita harus aturan mainnya. Tetapi, permasalahan muncul saat tata krama dijadikan sebagai pembenaran hal-hal yang buruk.

Sopan santun dan ketidakjujuran dianggap sebagai dua hal yang sama. Berterus terang dianggap kasar. Itu adalah pola pikir yang dangkal. Jika anda berpikir seperti itu, berarti yang sebenarnya anda inginkan adalah keserasian palsu.

“Keserasian” terjadi bukan karena rasa hormat yang tulus, melainkan karena ketidakberanian untuk berterus terang. Kejujuran dapat menyingkap wabah kepalsuan di kehidupan kita. Kita yang mencintai status quo menganggap kejujuran sebagai ketidaksantunan dan sumber “perpecahan”. Kehinaan pikiran tersebut tidak berhenti di situ.

Ada anggapan bahwa kesantunan juga berarti tidak mengungkapan kata-kata miring terhadap pihak yang berkuasa. Sekali lagi, jika anda berpikir seperti itu, anda tidak menginginkan kesantunan. Anda menginginkan penyembahan massal terhadap orang-orang yang berpangkat lebih tinggi.

Anda menuhankan mereka, lebih dari anda menuhankan tuhan anda sendiri. Anda tidak rela jika mereka ”tersakiti” oleh kritikan yang paling membangun sekalipun. Apapun akan anda lakukan untuk melindungi sembahan anda. Bahkan, anda mendukung pemberian sanksi kepada para kritikus. Pada akhirnya, anda adalah kaki tangan penindasan.

Mungkin anda berpikir saya terlalu mengada-ada. Saya akui hal ini sulit dipercaya bagi anda yang sudah terbiasa menyembah sesama manusia. Mungkin anda setuju dengan pernyataan saya, tanpa sadar anda mungkin juga melakukan hal yang sama. Sekali lagi, kehinaan ini belum berhenti di situ.

Anda juga berpikir kesantunan adalah segala-segalanya. Itu adalah satu-satunya yang pantas dipuji dari seseorang. Anda tidak mau bersusah payah untuk menilai seseorang lebih dalam. Anda dengan mudahnya tertipu oleh topeng yang menutupi sisi buruk seseorang.

Anda tidak percaya bahwa seseorang dapat menyandang kesantunan dan ketidakmampuan secara bersamaan. Bahkan, anda tidak percaya bahwa seorang yang santun bisa dipenuhi dengan kenistaan moral. Kecintaan terhadap kesantunan membuat anda buta.

Itu adalah pola pikir yang berbahaya. Jika anda memiliki hak untuk mencoblos, anda akan mengisi jabatan-jabatan penting dengan makhluk-makhluk yang hanya bermodal santun. Keahlian nol. Kebajikan nol. Demi melindungi perasaan-perasaan anda yang mudah tersinggung, anda rela mengorbankan masyarakat yang harus dipimpin oleh kebrobrokan.

Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya menjunjung tinggi kesantunan. Saya beranggap bahwa interaksi kita dengan sesama manusia harus ada aturan mainnya. Tetapi, sekali lagi, anda harus memiliki patokan yang tinggi. Anda harus menuntut agar kesantunan diiringi dengan kemahiran dalam bekerja, kejujuran dan ketulusan hati. Janganlah menjadi manusia yang dangkal.

Sebelum saya mengakhiri omelan, sebagian dari anda pasti berpikir bahwa artikel ini adalah propaganda kampanye Ahok; pokok pembicaraan di sini hanyalah kedok. Anda setengah benar.

Saya tidak dibayar oleh tim kampanye Ahok. Saya dengan rela menulis artikel ini, dibayar ataupun tidak. Saya memang adalah pendukung Ahok, walaupun saya tidak tinggal di Jakarta.

Menurut saya, beliau memang memiliki perangai yang kasar…dan juga kemampuan memimpin yang terbukti kokoh. Kecaman-kecaman tentang Ahok (kecuali tentang ketidaksantunannya) terbukti penuh omong kosong. Mereka semua hanyalah berdasarkan keculasan.

Seperti Ahok, saya juga menghabiskan sebagian besar hidup saya di Sumatra. Orang-orang Sumatra memang terkenal akan perangai kita yang buruk (ibu saya yang besar di Jawa sangat mementingkan sopan santun). Tetapi saya juga belajar bahwa penilaian orang harus ditekankan pada “isi” mereka. Bentuk luar mereka lebih sering menipu.

Lagi pula, Ahok juga sadar akan kekasarannya dan dia berusaha untuk lebih baik.

The problems with anti-Ahok demonstrations

Brainless Muslims

The alleged blasphemy never existed in the first place. It’s obvious how the incriminating video was edited by Buni Yani, a proudly irresponsible and victim card-playing human being.

The editing is so obvious, even for the untrained eyes. All you need is to use your brain. Well, if you have one, anyway.

Easily offended Muslims

Whether Ahok was being blasphemous or not, that’s irrelevant. If he was, so what?

Are we so fragile against criticism of our own religion? Do we really believe everyone must love Islam?

If Islam is really the truest and strongest of all religions, do we really need to defend it so aggressively to the point of making the complete opposite impression?

I am sure the people who got offended by Ahok’s so-called blasphemy love to offend the sentiment of other religious groups. The right of being angry is exclusively theirs.

Naming the December 2nd demonstration as a “peaceful act”

Demonstration was done in the first place because certain people possessed hatred against someone that they deem offend them.

Demonstrators were caught red-handed harassing reporters.

FPI, who is no stranger sectarianism and extremism, was involved in the demonstration.

They did their Friday prayer in the middle of the road, disturbing other road users. The prayer could have been done in mosques.

They also promise more demonstrations in the future. They won’t stop until Ahok is arrested for something he didn’t do.

Is it appropriate to call this divisiness “peaceful”?

The wrapped rice army

It’s not a secret in Indonesia. Many of us are willing to demonstrate for the sake of rice and small allowance. Whether they understand the message of the demonstration, it doesn’t matter. Just give them the rewards.

It is tempting to Indonesians who live in poverty. But, I know that many of us are willing to whore ourselves even for the smallest rewards.

Money-oriented news coverage

I am delighted about the two counter-demonstrations. They may not have any depth. They may be used as vehicles for political parties. But, that doesn’t matter. What matters is their explicit message about the beauty of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity), especially in this increasingly sectarian age.

But, I am disappointed with the coverage by the media, both domestic and foreign, who focused too much on the anti-Ahok demonstrations and too little on the counter ones. Bad news thicken our pockets.

This kind of coverage unwittingly portrays those humans of hatred as the representatives of all mankind, as if their views are the only ones that matter. In the end, they are given more power the peace-loving and pluralist human beings.

Because of their great influence, the media has a responsibility for the society. But then, they think profit is more important.

Blasphemy legislation

I am one of the people who oppose it.

Even though I hate what people say about my religion, I also believe in individual freedoms. I cannot force others to love my religion like I do. I also have to learn to not get offended easily.

More often than not, a statement is considered as blasphemous…if it contradicts with the views of many. Figures like Quraish Shihab and Ulil Abshar Abdallah have such statements.

They never intended to be that way. What they do is having their own interpretations of the scripture. The problem rises when others disagree with them.

This legislation is dangerous because it prosecutes anyone who dares to think differently.

Naming the demonstrations as “defense of Islam”

Do you want to beautify our name? Show that we actually deserve respect.

Show the world that we are peace-loving.

Show them that we are intelligent and willing to have civilised conversations.

Show them that we are willing to treat everyone humanely, not matter what their backgrounds are.

But, that’s not what have been done. Some of us are aroused to do the opposite: being divisive, refusing conversation and even encouraging violence to each other…

…and all of those done in the name of Islam and Muslims.

If that’s how you live your life, don’t call yourself defenders of Islam. In fact, it seems you make efforts to taint the imagine of our religion and our people.

You should be the ones prosecuted for blasphemy, not Ahok.

Permasalahan Seputar Unjuk Rasa Anti-Ahok

Umat Muslim yang tidak menggunakan otak

Penistaan agama yang dimaksud sebenarnya tidak ada wujudnya. Sudah jelas video yang memberatkan Ahok itu disunting oleh Buni Yani, manusia yang bangga dengan ketiadaan rasa tanggung jawab di dalam dirinya dan sok menjadi korban.

Suntingan di video tersebut sangatlah jelas. Anda tidak perlu menjadi seorang pakar untuk melihatnya. Anda hanya perlu menggunakan otak. Jika anda punya, tentunya.

Umat Muslim yang gampang tersinggung

Apakah Ahok benar-benar melakukan penistaaan atau tidak, itu tidak penting. Jika penistaannya memang ada, terus kenapa?

Apakah kita sangat lemah terhadap kritikan terhadap agama kita? Apakah kita benar-benar berpikir bahwa semua orang harus menyukai Islam?

Jika Islam memang agama yang kuat dan paling benar, apa perlu kita bela dengan begitu agresif sehingga menimbulkan kesan yang sebaliknya?

Saya yakin bahwa orang-orang yang tersinggung dengan dugaan penistaan Ahok sering menyinggung perasaan umat beragama yang lain. Tetapi, hanya mereka yang boleh marah.

Menamakan unjuk rasa 212 sebagai “aksi damai”

Unjuk rasa dilakukan karena kebencian sebagian orang-orang terhadap seseorang yang dianggap meyinggung perasaaan mereka.

Para pengunjuk rasa tertangkap basah mengusik beberapa wartawan yang meliput mereka.

FPI, yang terkenal dengan konflik umat beragama ciptaan mereka dan penyebaran ajaran-ajaran ekstrem, terlibat dalam unjuk rasa ini.

Mereka melakukan Shalat Jumat di jalan raya, mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain, walaupun itu bisa mereka lakukan di berbagai mesjid.

Mereka juga berjanji tidak akan berhenti berunjuk rasa sampai Ahok ditahan karena melakukan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan.

Unjuk rasa yang mengikis kesatuan bangsa, itu yang pantas dianggap “damai”?

Pasukan nasi bungkus

Ini bukanlah suatu rahasia di Indonesia. Banyak dari kita bersedia berunjuk rasa hanya demi sebungkus nasi dan uang jajan. Apakah mereka paham dengan masalah yang diunjukrasakan, itu tidak penting. Yang penting adalah mereka dapat imbalan.

Itu tentu saja menggiurkan bagi banyak warga negara Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi, saya juga tahu bahwa banyak dari kita yang bersedia menjual diri demi imbalan sekecil apapun.

Liputan berita yang mementingkan keuntungan

Saya senang bahwa dua unjuk rasa balasan telah dilakukan. Apakah mereka berbobot atau tidak, itu tidak masalah. Mungkin mereka ditunggangi oleh partai-partai politik. Tetapi, yang penting pesan mereka berpaku pada indahnya Bhinneka Tunggal Ika, apalagi kita hidup di zaman yang semakin berbau SARA.

Tetapi saya kecewa dengan liputan media, baik dari dalam dan luar negeri, yang terlalu terpaku pada unjuk rasa menentang Ahok dan jarang pada unjuk rasa balasan. Berita buruk mempertebal kantong, berita baik tidak.

Liputan yang cenderung terpaku pada manusia-manusia penuh kebencian seolah menggambarkan bahwa mereka mewakili kita semua, seolah-olah hanya sudut pandang merekalah yang pantas didengar. Pada akhirnya, mereka diberi kekuatan lebih daripada manusia-manusia yang cinta damai dan keragaman.

Karena pengaruh mereka yang besar, media seharusnya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Tetapi, bagi mereka, kantong tebal jauh lebih penting.

Undang-undang penistaan agama

Saya adalah salah satu dari banyak orang yang menentang UU tersebut.

Walaupun saya benci dengan apa yang dikatakan banyak orang tentang agama saya, saya juga percaya dengan kebebasan individu. Saya tidak bisa memaksakan semua orang untuk menyukai agama saya. Saya juga harus belajar untuk tidak gampang tersinggung.

Sering kali, suatu pernyataan dianggap sebagai penistaan agama…hanya karena bertentangan dengan sudut pandang khayalak. Tokoh-tokoh seperti Quraish Shihab dan Ulil Abshar Abdallah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat dianggap sebagai penistaan.

Mereka tidak pernah berniat melakukan itu. Yang mereka lakukan adalah mengkaji kitab suci Al-Quran dan membuat penafsiran mereka sendiri. Permasalahan muncul karena penafsiran mereka ditentang banyak orang.

UU ini sangatlah berbahaya karena orang-orang dapat dihukum hanya karena pola pikir yang berbeda.

Menamakan unjuk rasa sebagai “aksi bela Islam”

Mau mengharumkan nama umat? Buktikan bahwa kita pantas dihormati.

Tunjukkan bahwa kita adalah umat beradab yang cinta damai.

Tunjukkan bahwa kita adalah umat yang cerdas dan mau melakukan silang pendapat dengan terhormat.

Tunjukkan bahwa kita memerlakukan siapapun dengan cara manusia, apapun latar belakang mereka.

Tetapi, bukan itulah yang dilakukan. Sebagian dari kita terangsang untuk melakukan yang sebaliknya: memancing perpecahan, menolak silang pendapat dan bahkan menganjurkan kekerasan terhadap sesama manusia…

…dan itu semua dilakukan atas nama Islam dan Umat Muslim.

Jika itu adalah cara anda hidup, janganlah anda memanggil diri anda pembela Islam. Justru, anda terkesan berusaha keras untuk menjelek-jelekkan nama agama dan umat kita.

Andalah yang pantas dituntut atas penistaan agama, bukan Ahok.